BAPPEMPERDA BAHAS PERUBAHAN PERDA NO.8 TAHUN 2007

Humas Setwan – Bappemperda DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali membahas perubahan Perda No.8 tahun 2007 tentang Kebersihan dan ketertiban umum dengan mengundang dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP selaku penggas . Raperda ini diharapkan menjadi pedoman hukum untuk mengatur tentang beberapa bidang ketertiban umum dan Kebersihan yang harus dipatuhi,” Ungkap Andi Erwin Prasetya selaku ketua Bappemperda Kab.Tanbu pada jumat (25/05) baru baru tadi.

Andi Erwin juga menyampaikan raker ini sebagai langkah finalisasi terkait perubahan Perda No.8 tahun 2007. Kafasitas kami dalam memberikan masukkan dan klarifikasi terkait masalah yang terjadi. Bappempeda sepakat perda ini mengalami perubahan dikarenakan perda yang ada masih belum mengakomodir permasalahan yang muncul sehingga perlu di lakukan perubahan, ” jelas Andi Erwin.

Sementara itu, Zailani,SH Kasubag Ketertiban Satpol PP mengatakan, ” reperda tentang Ketertiban umum ini memang inisiasi dari dari SKPD Satpol PP dan Damkar. Hal ini dilakukan perda yang ada tidak mengakomodasi permasalahan yang ditemukan ketika dilakukan rajia dilapangan. Sehingga ketika dijumpai kendala tidak bisa melakukan penindakan hukum. Jadi harapannya perubahan perda ini bisa memasukkan klausal-klausal terkait temuan yang sudah didapatkan dilapangan, “jelasnya.

Senada dengan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.Tanah Bumbu melalui Drs.Zurkani sekretaris DLH yang mewakili kadisnya mengatakan, ” menyambut baik dengan perubahan Perda No.8 tahun 2007 tentang kebersihan . Ia berharap dengan raperda ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan saja bicara tentang kebersihan kota, tetapi juga bicara soal penanganannya, “harap Zurkani.

Selanjuntya Karmila kasubag Hukum dan Perundang-undangan selaku perwakilan bagian hukum setda mengatakan, ” ada beberapa hal dalam draf raperda ini yang harus di perhatikan dan memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan SKPD terkait berupa harmonisasi regulasinya, jangan sampai ada kesalahan pahaman ketika dilakukan penindakan dilapangan oleh Satpol PP selaku pelaksana, sebagai contoh dinas perdagangan terkait izin PKL ,” papar Karmila dengan menyebutkan salah satu pasal yang ada di draf perubahan perda no.8 tahun 2007 ini.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *