DPRD TANBU GALI INFORMASI MELALUI KUNKER

Humas Setwan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu baru-baru tadi laksanakan Kunjungan kerja ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berkaitan dengan mengali informasi tentang tata cara pelepasan hak masyarakat terhadap lahan tanah yang memiliki pra eksploitasi (IUP dan PKP2B) pada Jumat, (29/06) di Kota Pulang Pisau.

Rombongan Diterima oleh Ir. Tiswanda sebagai Asisten 2 Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan Edi Purwanto, S. Sos, M.Si sebagai Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kab.Pulang Pisau.

Dalam mukadimahnya, Fawahisah Mahabattan selaku juru bicara komisi III mengatakan, ” kedatangan DPRD Tanbu ke sini tiada lain ingin belajar, berbagi pengalaman dan sharing dengan pemkab.Pulang Pisau dalam menghadapi permasalahan yang ada, ” Katanya.

Di sampaikan Fawahisah bahwa keberadaan masyarakat yang mengusai tanah dikawasan yang mimiliki pra eksploitasi memerlukan perhatian tersendiri mengenai kepastian hukum dari Pemerintah. Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengusai tanah di kawasan tersebut, dari itu ia ingin meminta pengalaman Kab.Pulang Pisau dalam mengatasinya, ” pinta Fawahisah.

Di awal pertemuan ini Ir.Tiswanda sebagai Asisten 2 Kab. Pulang Pisau mengambarkan keberadaan Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai wilayah seluas 8.997 km2 atau 899.700 ha (5.85 persen dari luas Kalimantan Tengah yaitu sebesar 153.564 km2) . Luasan tersebut diantaranya mimiliki kawasan hutan seluas 5.095 km 2. Kawasan budidaya seluas 3.902 km, dari hal tersebut Kab. Pulang Pisau wilayahnya kebanyakan hutan.

Dari itu Ir. Tiswanda mengatakan, mengacu wilayah kebanyakan hutan Kab.Pulang Pisau tentunya punya problem yang sama denga Kab. Tanah Bumbu. Tentunya sebagai pemerintah daerah berpegang pada Perpres No 88 tahun 2017 tentang penyelesaian pengusaan tanah dalam kawasan hutan/atau yang mempunyai eksploitasi, ditambah dengan pendekatan yang baik dengan masyarakat dalam memberikan penjelasan terhadap mereka, “Ujarnya.

Sementara itu, Edi Purwanto, S. Sos, M.Si sebagai Kadis Perkimtan Kab.Pulang Pisau menambahkan terkait dengan penjelasan objek pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ia membeberkan, “perolehan hak atas tanah atau bangunan di pulang pisau meliputi Pemindahan hak terdiri dari jual beli, tukar menukar hibah, pemasukkan dalam perseroan atau badan hukum . selanjutnya, pemberian hak baru terdiri dari kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak, “ulasnya.

Hak atas tanah di kab.pulang pisau meliputi, hak milik, ha guna perkebunan , hak guna bangunan , hak pakai, hak pengolahan tanah. Dari subjek pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang atau pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Sedangkan wajib pajak memperoleh hak atas bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, ” kata Kadis Perkimtan Kab.Pulang Pisau ini.

Diakhir kegiatan ini dilaksanakan serah terima plakat daerah dari Ketua Komisi III DPRD Tanbu H. Abdul Kadir di dampingi oleh Fawahisah Mahabattan kepada Ir.Tiswanda sebagai Asisten 2 Kab. Pulang Pisau disaksikan seluruh yang berhadir.

Relddn/hms/p.kom3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *