DPRD TANBU BAHAS KELANGKAAN GAS ELPIJI 3 KG

Humas Setwan – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (Kg) bukan hal yang pertama kalinya terjadi. Dari laporan masyarakat di sejumlah daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Kab.Tanbu) mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi.

Dari hal itulah, DPRD Kab. Tanbu menggelar rapat kerja dengan mengundang Sekda , Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Ekonomi dan pihak PT.Partamina, PT. Telaga Asri, PT. Rahmat Perkasa, PT.BBS selaku agen elpiji terkait Pendistribusian dan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi di Kab.Tanbu pada selasa (03/07) baru-baru tadi di gedung DPRD Tanbu.

Dari laporan masyarakat, saat ini harga gas elpiji 3 kilogram bervariasi hingga mencapai Rp 45 ribu, untuk setiap isi ulang gas elpiji. “Kelangkaan gas 3 kg menimbulkan keresahan masyarakat,” ujar Andi Erwin yang memimpin Rapat.

Hal itu membuat Andi Erwin menilai ada gangguan pada rantai distribusi penyalurannya. Dia berharap ada solusi dari Pertamina, Agen atau pangkalan serta peran serta Pemda untuk menanganinya dikarenakan gas elpiji 3 kilogram itu paling banyak digunakan masyarakat.

Kemudian tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, kelangkaan ini juga membuat harga isi ulang gas di tingkat pengecer dari pada harga resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah  dan PT Pertamina menjadi lebih mahal dari biasanya. “Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Agen, Pangkalan agar bisa melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi elpiji 3kg tersebut,” kata Ketua Bappemperda Kab.Tanbu ini.

Saat ini, menurutnya, kelangkaan elpiji yang dirasakan oleh masyarakat lebih disebabkan permintaannya yang meningkat. Selain itu, juga ada temuan gas elpiji 3 kg digunakan bagi kalangan rumah tangga di nilai mampu. Padahal, elpiji 3 kg adalah gas bersubsidi yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu, “tuturnya.

Andi Erwin mengingatkan, Elpiji 3 kg merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat setelah berpindah dari penggunaan minyak tanah dan ini bisa mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat kecil yang masih sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah khususnya keberadaannya ada di daerah pelosok, “dari itu di mohon semua pihak untuk rutin melakukan pengawasan,” tuturnya lagi.

Sementara itu, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kab.Tanbu H. Anwar Salujang mengatakan, “bahwa pihaknya berkompeten pada perdagangan dan pendistribusian saja sedangkan untuk data-data yang diperuntukan mendapatkan gas elpiji 3 kg ada pada dinas sosial, ” jelasnya.

Ia menilai masih ada kebocoran pada tingkat pangkalan yang menjual bukan pada sasarannya dan mengakui bahwa masyarakat masih belum berubah pola pikirnya dalam menyikapi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ” ungkap Kadis.

Kadis berharap, “pihak Pertamina perlu memberikan penambahan kuota distribusi, mengingat kebutuhan masyarakat kita memang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kuliner yang semakin meningkat maupun usaha mikro kecil dan UKM, ” kata H. Anwar Salujang.

Selanjutnya, pihak Agen yang ada di Tanah Bumbu menyampaikan jatah kouta yang di dapat dari Partamina dan menginformasikan wilayah pangkalan-pangkalan yang menerima gas elpiji 3 kg bersubsidi baik per hari maupun perbulan di setiap kecamatan dan desa yang masuk Tanah Bumbu kepada anggota dewan.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *