DPRD SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM TERKAIT LPJ BUPATI TAHUN 2017

Humas Setwan – DPRD Tanbu kembali Laksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi terhadap LPJ Bupati Tanah Bumbu Anggaran Tahun 2017 pada Selasa (10/07) baru tadi di Gedung ruang sidang utama DPRD Tanbu Sepunggur.

Adapun Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HM. Alpiya Rakhman,SE,MM di dampingi oleh ketua H. Supiansyah,ZA,SE,MH dan H. Hasanuddin.S.Ag Waket DPRD dari Fraksi PKB. Sementara dari pihak eksekutif diwakili oleh Rooswandi Salem,M.Sos, MM selaku SekdaKab.Tanbu. Selain dihadiri oleh para anggota DPRD Tanbu dan Pimpinan SKPD, Asisten, staf ahli rapat juga dihadiri dari Bank serta unsur Forkopimda Tanbu.

Dalam Kesempatan Pertama, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Hj. Darwati dalam Pemandangan Umum Fraksinya terkait LPJ Bupati tahun 2017 meminta hasil copy audit dari BPK dan penjelasan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tanbu.

Fraksi PKB juga menyarankan Pemda memperbaiki dan mengelola tata kelola keuangan secara profesional, menempatkan aparatur sesuai bidang keahliannya dan memperbaiki system pengelolaan inventaris asset serta perlu tindakan tegas terhadap rekanan yang pekerjaannya amburadul, “tegas Hj. Darwati.

Senada dengan fraksi PKB, Fraksi PPP Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Syamsisar,S.PdI,MM memberikan catatan dengan meminta Pemda kedepan harus meningkatkan sinergi antara Pemda dengan DPRD agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi atau terserap dengan maksimal, ” ujarnya.

Menurut Syamsisar, dengan pendekatan perencanaan dan pengggaran yang terpadu, terukur serta berbasis kinerja pada akhirnya dapat tercapai penyerapan penganggaran yang baik dengan banyaknya program kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanbu hebat, ” harapnya.

Sementara Fraksi Gerindra melalui HM Aini,SP,M.Pd menyoroti bagian Rugi/Laba penyertaan modal pada BUMD , baru Bank Kalsel yang bisa terealisasi 100 %, sedangakan dari BUMD lainnya masih 0 % ,bebernya . Ini kiranya menjadi perhatian bagi Pemda untuk penyertaaan modal berikutnya agar tidak merugikan daerah dan membebani APBD, “ujar Politikus dari Gerindra ini.

Sedangkan dari Fraksi Amanat Demokrat melalui juru bicaranya Fawahisah Mahabattan,SH mencermati beberapa penyerapan yang tidak optimal, hal ini menurut Fawahisah terlihat kinerja SKPD-SKPD sangat lemah dan minta penjelasan lebih konkret, “tuturnya.

Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan Pemda terkait dengan surplusnya LPJ APBD tahun 2017, menurut Fraksinya banyaknya program infrastruktur dan pembangunan yang belum direalisasikan, salah satunya pembangunan jalan Kabupaten, “Kata Riduansyah selaku juru bicara Fraksi Nasdem.

Terakhir Fraksi Golkar meminta kepada Pemda agar kiranya dapat melaksanakan setiap program-program daerah yang menjadi skala prioritas, agar tidak berdampak dan tidak menjadi beban tahun anggaran berikutnya, ” kata Sayid Umar Al Iderus selaku juru bicaranya.

Sayid Umar berharap Pemda juga memasukkan program dan kegiatan bersumber dari aspirasi masyarakat yang telah di gali melalui reses DPRD dan ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD, dan terakhir agar menindaklanjuti hasil dari LHP BPK RI dengan harapan tahun berikutny Pemkab.Tanbu dapat memperoleh lagi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ” ucapnya.

Untuk Fraksi PDIP, Hanura, melalui juru bicaranya masing-masing dapat menerima dan meminta untuk dibahas ketingkat pembicaraan lebih lanjut.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *