BUPATI JAWAB PEMANDANGAN UMUM DEWAN 2 RAPERDA SEKALIGUS

Humas Setwan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu laksanakan Rapat Paripurna dalam Rangka Jawaban B
upati atas Pemandangan Umum Fraksi tentang Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan dan Aliran Kepercayaan serta LPJ APBD tahun 2017 sekaligus pada Rabu (11/07) baru tadi di Gedung Utama DPRD Kab.Tanbu Sepunggur.

Rapat dipimpin oleh H. Hasanuddin.S.Ag selaku waket DPRD didampingi oleh Ketua DPRD Tanbu H. Supiansyah,ZA,SE,MH dan Wakil ketua HM Alpiya Rakhman,SE,MM. Adapun dari pihak Eksekutif di wakili oleh SekdaKab.Tanbu Rooswandi Salem,M.Sos,MM. Selain dihadiri oleh anggota DPRD dan kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Tampak hadir juga dari Kementerian Agama, dan Unsur Forkopimda Kab.Tanbu.

Rooswandi Salem ,M.Sos,MM selaku yang mewakili Bupati Tanah Bumbu membacakan naskah pidatonya secara tertulis mengatakan, “Setelah mendengar dan mencermati pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi dalam paripurna pemandangan umum fraksi. Maka kami memandang perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan komprehenshif, serta perlunya optimalisasi peran pihak-pihak terkait, dalam rangka penyempurnaan subtansi materi raperda ini, “kata Sekda.

Lanjutnya terkait Pelaksanaan Aktivitas Keagamaan dan Aliran Kepercayaan di Kabupaten Tanah Bumbu, mohon kiranya untuk dilakukan penundaan, terhadap jadual penyampaian dan pembahasan raperda dimaksud, dengan harapan, agar dapat terbentuk raperda yang benar-benar mampu menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat. Sedangkan untuk raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun 2017 Bupati dapat kami lanjutkan pembahasannya, “Jelas Rooswandi Salem.

Kemudian Sekda memberikan jawaban secara garis besar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kab.Tanbu satu persatu. Kami menyadari bahwa jawaban maupun penjelasan yang telah disampaikan masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum, “ujarnya.

Oleh karenanya, untuk penjelasan secara lebih rinci dan lebih teknis mengenai berbagai hal yang masih perlu di dalami, dapat kiranya nanti dibahas pada kesempatan rapat-rapat komisi maupun rapat badan anggaran, ” tambahnya.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *