DPRD TANBU DAPAT MENERIMA LPJ BUPATI TAHUN 2017

Humas Setwan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Kab.Tanbu) laksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi tentang LPJ APBD Bupati Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 pada Senin (23/07) baru tadi di ruang gedung utama DPRD Tanbu Sepunggur.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanbu HM.Alpiya Rakhman,SE,MM didampingi oleh Ketua H. Supiansyah,ZA,SE,MH dan H. Hasanuddin,S.Ag waket dari partai PKB, sedangkan dari Pihak Eksekutif diwakili oleh Sekdakab.Tanbu Rooswandi Salem,M.Sos,MM. Selain dihadiri oleh anggota DPRD dan kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Tampak hadir juga dari Bank, dan Unsur Forkopimda Kab.Tanbu.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Masrudinor,ST dalam kesempatan pertama pendapat akhirnya dapat menerima untuk dijadikan Perda Kab.Tanbu, namun ia masih berharap kepada semua SKPD yang masih terdapat temuan dengan administrasi agar segera ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai arahan hasil LHP BPK RI, dengan harapan tahun kedepan tidak ada lagi temuan pada obyek yang sama, ” ujarnya.

Senada dengan Fraksi PDIP, HM. Aini,SP,M,Pd selaku juru bicara dari Fraksi Gerindra juga memberikan saran dalam pendapat akhir fraksinya agar anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusda dilakukan lebih selektif berdasarkan sehat tidaknya kinerja keuangan perusda tersebut, “kata HM.Aini.

Selanjutnya Fraksi PPP Keadilan Sejahtera melalui Syamsisar,S.PdI,MM sebagai juru bicaranya, Fraksinya berharap penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional dan berkelanjutan. Menurutnya Pola anggaran yang hendak dicapai nanti bukan hanya sekedar terserapnya anggaran, tetapi lebih penting bagaimana penyerapan mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakan roda pembangunan di Tanbu, “ungkapnya.

Sedangkan Fraksi Amanat Demokrat melalui juru bicaranya Hartono,SE pendapat Akhirnya meminta kepada Pemkab seharusnya dalam menjalankan Kebijakan Pengeloalan Keuangan Daerah bisa mengusahakan semaksimal mungkin agar defisit anggaran tidak berulang pada setiap tahunnya, “Kata anggota dewan dari Demokrat ini.

Terakhir Fraksi Golkar melalui Ir. Aman Ma’mur sebagai juru bicaranya menggaris bawahi tentang kemiskinan dan pengangguran pada pendapat akhir fraksinya. Alasan Aman Ma’mur jika berkurangnya kemiskinan dan penggangguran maka target kualitas hidup lainnya dapat dicapai, “bebernya. “Kami berharap di Tanbu tidak ada keluarga yang berada di garis kemiskinan berpenghasilan rendah,”tegas Aman Makmur.

Untuk Fraksi PKB, Hanura dan Nasdem semuanya dapat menerima LPJ ABPD Bupati Tanah Bumbu tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu, Plt. Bupati Tanah Bumbu yang diwakili oleh Rooswandi Salem selaku Sekdakab.Tanbu pada pidatonya mengatakan,” Perlu kami sampaikan terkait dengan rekomendasi LHP, telah dilaksanakan dan sudah diaudit oleh BPK Perwakilan Kalsel, namun demikian ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, sehingga LPJ APBD 2017 ini sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, ” bebernya.

Harapannya dengan disetujuinya perda ini, maka akan tetap terus melakukan perbaikan kedepan, baik dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, maupun pelaksanaan dan pelaporan keuangan di masa-masa mendatang. Senantiasa berorientasi pada efesien dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta melakukan upaya maksimal dengan mengutamakan optimalisasi pada asas manfaat,” tambahnya.

Dengan begitu diharapkan dapat memberikan progress yang signifikan terhadap percepatan dan keberhasilan pembangunan daerah, sekaligus mampu memberikan dampak nyata, bagi peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat bumi bersujud, “kata Sekda.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *