SUDIAN NOOR SAMPAIKAN KUA & PPAS PERUBAHAN APBD 2018

Humas Setwan –Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (kab.tanbu) Menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahaan Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan langsung oleh Plt Bupati Tanbu H. Sudian Noor.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Tanbu tentang Penyampaian KUA dan PPAS Perubahaan tahun anggaran 2018 di Ruang Sidang Utama DPRD Tanbu, Senin (30/7/2018) baru tadi. Adapun rapat dipimpin oleh HM Alpiya Rakhman,SE,MM wakil ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Selain dihadiri oleh Sekdakab.Tanbu , Anggota Dewan, Asisten dan kepala SKPD, staf ahli, tampak hadir pula dari Kementerian Agama, Bank serta unsur Forkopimda Tanbu.

KUA PPAS Perubahaan APBD tahun Anggaran 2018, kata Sudian Noor dalam sambutannya mengatakan, sudah disusun berdasarkan aturan yang berlaku. KUA PPAS perubahaan 2018 mendasar pada kondisi ekonomi makro Kab.Tanbu secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perekonomian global maupun domestik, serta adanya serangkaian perubahaan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya di lakukan penyesuian terhadap kondisi ekonomi Kab.Tanbu di semester kedua tahun 2018, ” kata Sudian Noor.

Menurutnya, Asumsi yang digunakan pada KUA 2018 perlu disesuaikan antara lain karena adanya kebijakan pemerintah pusat, yakni tidak dilakukannya revisi APBN tahun 2018 sehingga berpengaruh terhadap belanja transfer ke daerah, serta masih belum pulihnya kondisi ekonomi nasional, “ujarnya.

Secara umum sepanjang paruh kedua tahun 2018 perekonomian nasional menghadapi banyak tantangan, selain karena akan adanya pemilu ditahun depan, pelemahan nilai tukar rupiah dan naiknya harga minyak mentah dinilai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, “tambahnya.

Ia berharap, Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain, belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan .

Diprioritaskan juga mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik atau pelayanan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah melalui pendekatan kinerja, “tegasnya.

Selanjutnya mengenai rincian pendapatan serta belanja sebagaimana dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahaan agar kiranya dapat didiskusikan dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD untuk dapat disepakati bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam waktu yang tidak terlalu lama, “ucap Sudian Noor.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *