DPRD DENGARKAN PIDATO PRESIDEN DAN PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN SERTA RAPBD PERUBAHAN 2018

Humas Setwan – DPRD Laksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka bersama-sama Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Pada Ulang Tahun ke-73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD Perubahaan Tahun Anggaran 2018 yang diadakan di Gedung Utama Sidang DPRD Kab.Tanbu pada hari Kamis, (16/08) baru tadi.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab.Tanbu HM. Alpinya Rakhman,SE,MM, dihadiri oleh Ketua DPRD H. Supiansyah,ZA,SE,MH dan Waket H. Hasanuddin,S.Ag dan Plt. Bupati Tanah Bumu H. Sudian Noor, Anggota Dewan, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Unsur Forkopimda Tanbu serta tamu undangan.

HM. Alpiya Rakhman dalam sambutan pengantarnya mengatakan bahwa penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan sidang bersama DPR-RI dab DPD-RI merupakan acara tahunan dalam Sistem Ketata Negaraan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus, “kata Wakil dari Gerindra ini.

Sementara itu, H.Sudian Noor Selaku Plt.Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya mengatakan, ” Di dalam RAPBD 2018, kita dihadapkan pada tantangan krisis perekonomian secara nasional yang tentu hingga saat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Oleh karena itu harus mewaspadai agar langkah-langkah starategi kebijakan daerah dapat di antisipasi secara cepat, tepat dan terukur. Perlu disampaikan bahwa penyusunan perngelolaan keuangan daerah saat ini, tetap berorientasi pada basis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya.

Dengan tetap mengedepankan transparansi, keterbukaan dan akuntabiltas dengan berprinsip pada efesiensi, efektifitas tepat guna dan berdaya guna. Sebagaimana peran pemerintah daerah bersifat fasilisator dan motivator untuk menggerakan pembangunan daerah yang lebih produktif, “ujarnya.

Kita menyadari bahwa optimalisasi potensi pendapatan daerah adalah pilar utama untuk menambah alokasi anggaran daerah dan hal ini harus dikelola secara professional baik secara sumber daya manusianya, regulasinya maupun lembaganya.

Namun demikian optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh membebani hajat hidup masyarakat. Tentunya semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, ekonomis dan kepatutan, sebagaimana diatur dalam undang-undang No.28 tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, “jelasnya.

Perlu kami sampaikan pula, bahwa penyusunan Nota Keuangan dan RAPBD Perubahaan TA 2018 ini, dilakukan dengan teori pendekatan yang memperhatikan beberapa hal, yaitu Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang dimuat dalam renstra Kab.Tanbu, dan perkembangan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta kemampuan daerah.

Dengan arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati, sebagai pedoman penyusunan starategi dan prioritas RAPBD TA 2018 serta pola penyusunan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, “paparnya.

Selanjutnya H. Sudian Noor membacakan secara rinci ringkasan perhitungan RAPBD tahun anggaran 2018 dan meminta dapat dibahas secara bersama-sama dan ditetapkan menjadi Perda, “pinta H.Sudian Noor.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *