KOMISI I DPRD TANBU LAKSANAKAN KONSULTASI KE BKKBN JAKARTA

Humas Setwan – Berkaitan dengan sumber dana gaji bagi PTT (Pegawai Tidak Tetap) Kontrak PPLKB (Pegawai Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibayarkan melalui dana APBN dan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk dinas KBP3A (Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) , dari itu Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu laksanakan konsultasi / Koordinasi ke BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ) di Jln. Permata No.1 Kompleks Bandara Halim Perdana Kusuma, Jak-Tim pada Kamis (06/09) baru-baru tadi .

Penggajian PTT PPLKB di dinas KBP3A dan Bantuan Sarana dan Prasarana dari BBKBN untuk Dinas KBP3A Tanah Bumbu ini menurut H.Hasanuddin,S.Ag selaku Koordinator Komisi I DPRD Kab.Tanbu ini kiranya perlu mendapatkan informasi atau kejelasan dari pihak BKKBN pusat. Hal ini tuturnya, merupakan keseriusan Pemkab. Tanbu dalam menyukseskan program KB yang merupakan salah satu program prioritas dan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam persoalan pengendalian pendudukan dan kesejahteraan keluarga. Selain untuk penggajian, alokasi anggaran sarana dan prasarana yang akan di dapat masyarakat Tanah Bumbu, “ujar wakil Ketua DPRD ini saat mengawali pertemuan.

Sementara itu, Ari Dadi selaku Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga BKKBN menyampaikan beberapa hal Informasi yang disampaikan dalam Konsultasi tersebut antara lain, mengatakan Pegawai PPLKB yang masih berstatus kontrak di daerah tidak dapat diakomodir oleh BKKBN, namun dipersilahkan bagi yang memenuhi syarat untuk mengikuti penerimaan CPNS di BKKBN melalui web BKN yang dibuka secara online pada tgl 19 Sept 2018 nanti,” kata Ari Dadi.

Lanjut Ari Dadi, Usulan bantuan dari Kab. Tanah Bumbu seperti pembangunan kantor balai KB, gedung penyimpanan obat, kendaraan untuk distribusi obat dan kendaraan jemput obat, harus diinput dalam aplikasi KRISNA dan menu aplikasi KRISNA dapat mengakomodir usulan tersebut, “bebernya.

Pembiayaan BKKBN pusat hanya sampai pada pemerintah provinsi. Untuk kabupaten / kota bantuan dalam bentuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Trend usulan bantuan dari Tanah Bumbu cenderung naik setiap tahunnya, mulai dari Tahun 2016 sebesar Rp. 67.050.000,- . Tahun 2017 sebesar Rp.215.310.000,- dan Tahun 2018 sudah mencapai sebesar Rp. 2. 221.140.000,-, “Jelasnya

BKKBN memberikan apresiasi kepada Tanah Bumbu karena merupakan satu-satunya Kabupaten di Kalimantan Selatan yang sudah melaksanakan penginputan laporan keuangan / realisasi Bantuan DAK di Aplikasi Morena. Dengan tertibnya administrasi pelaporan keuangan dari Dinas KBP3A, diharapkan realisasi Bantuan DAK Fisik dan Non Fisik ke Tanah Bumbu semakin meningkat, “ungkap Ari Dadi selaku pegawai BKKBN pusat ini.

Di akhir pertemuan dilaksanakan serah terima plakat dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili oleh Ketua Komisi I DPRD Tanbu Dra.Hj.Darwarti kepada Ari Dadi Selaku selaku Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga BKKBN Pusat disaksikan yang hadir dan dilakukan photo bersama.

Relddn/hms/pend1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *