SEMUA FRAKSI DAPAT MENERIMA PERDA KEBERSIHAN & TIBUM

Humas Setwan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu gelar Rapat Paripurna dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Raperda Perubahaan No.8 tahun 2008 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Tibum) pada Senin (10/09) baru tadi di ruang gedung utama DPRD Tanbu Sepunggur.

Rapat ini dipimpin oleh HM.Alpiya Rakhman,SE,MM Wakil Ketua DPRD dan didampingi oleh Ketua DPRD H.Supiansyah,SE,MH, sementara dari pihak Eksekutif diwakili oleh Drs.H.Mustaing asisten III Pemkab.Tanbu. Selain Anggota DPRD, Asisten, Staf ahli Bupati, kepala SKPD tampak hadir juga dari Kementerian Agama serta unsur Forkopimda Tanbu.

Kedelapan Fraksi yang ada di DPRD Kab.Tanbu semua dapat menerima Raperda Kebersihan dan Tibum untuk menjadi salah satu produk hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, namun demikian fraksi-fraksi tersebut masih memberikan catatan, masukkan, usul atau saran kepada Pemerintah Daerah, terkhusus instansi yang menjadi eksekutornya.

Seperti fraksi Nasdem, Hanura, PDIP, PKB , dan Golkar melalui juru bicaranya masing-masing Pendapat Umum Fraksinya menginginkan agar SKPD terkait secepatnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan perda ini dan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya.

Sedangkan fraksi Amanat Demokrat memberikan catatan mengenai aspek perlindungan masyarakat secara menyeluruh, seperti mencermati, mengamati dan mengawasi segala bentuk kegiatan/aktivitas masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk perlindungan baik secara fisik, moril maupun materil yang dimiliki masyarakat diminta atau tidak diminta.

Difinisi tersebut menunjukan bahwa ketentraman dan ketertiban, menunjukan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pembangunan, “kata Fawahisah Mahabattan selaku juru bicaranya.

Senada dengan rekannya, dari fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Said Ismail Khollil Al Idrus juga memberikan saran hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat yang harus menyesuaikan dengan amanat perda agar diberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan terlebih dulu melakukan langkah-langkah persuasif.” Persoalan-persoalan yang belum diatur dalam perda ini agar menjadi catatan dan bahan evaluasi pelaksanaan perda, “ungkapnya.

Kemudian dari fraksi PPP Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Syamsisar,S.PdI,MM berharap perda ini dapat berjalan dengan baik, dengan begitu fraksinya yakin kedepannya akan sangat mempunyai fungsi yang strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya buda disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kab.Tanbu yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir bathin karena dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisi akti seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum, “ujarnya.

Sementara itu, Plt.Bupati Tanbu yang diwakili oleh Asisten III Pemkab.Tanbu Drs.H. Mustaing membacakan sambutan secara tertulis mengatakan, “Terhadap masukan dan koreksi raperda dimaksud pada prinsipnya pemda sangat mengapresiasi, karena hal itu manjadi pemyempurnaan raperda, baik secara normatif maupun secara subtansi sehingga memenuhi standar UU No.12 tahun 2011 tentang Penyusunan peraturan perundang-undangan, “tuturnya.

Melalui perda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, khususnya optimalisasi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan disetujuinya raperda ini, maka tahapan berikutnya melakukan verifikasi dan fasilitasi ke provinsi sesuai dengan UU No23 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dan setelah ditetapkan dan diundangkan perda ini maka Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan sosialisasi dan melaksanakan perda tersebut, “tutup Asisten III ini.

Diakhir rapat dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama terkait perda Kebersihan dan Ketertiban Umum antara unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan pihak eksekutif disaksikan seluruh yang hadir.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *