FRAKSI DPRD BERIKAN PEMANDANGAN UMUM 3 BUAH RAPERDA EKSEKUTIF

Humas Setwan – 8 fraksi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sampaikan Pemadangan Umumnya terkait 3 buah Raperda dari pihak Eksekutif pada Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (18/09) baru tadi diruang gedung utama DPRD Sepunggur.

Rapat ini dipimpin oleh HM.Alpiya Rakhman,SE,MM waket DPRD Tanbu dan didampingi oleh H.Supiansyah,ZA,SE,MH Ketua DPRD Tanbu dan H. Hasanuddin,S.Ag Wakil Ketua DPRD, sedangkan dari pihak eksekutif di wakili oleh Asisten Ii Pemkab.Tanbu Drs. Alvian Noor,MM. Selain Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD tampak hadir juga dari Forkopimda Tanbu.

Pemandangan umum fraksi tersebut merupakan 3 buah raperda yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak Eksekutif yaitu raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Retribusi Penyedotan Tinja/kakus dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Dikesempatan pertama Fraksi Hanura melalui juru bicaranya H. Syafruddin yang mempertanyakan terkait raperda yang diusulkan, dimana fraksinya menginginkan mekanisme pengrekrutan SDM anggota BPD yang benar-benar berkwalitas serta bisa menyerap aspirasi masyarakat.

Ia juga ingin mengetahui dimana pembuangan terakhir Tinja/kakus tersebut dan menyarankan agar dikelola oleh pihak swasta atau perusda yang menanganinya. Fraksinya juga memberikan pertanyaan kemana masyarakat harus melapor apabila menemukan kasus pelanggaran RPPLH, “kata anggota dewan dari fraksi Hanura ini.

Senada dengan fraksi Hanura, Fraksi PKB juga meminta penjelasan tentang banyak anggota BPD tugasnya hanya menjadi pengurus atau kader partai, kemudian juga meminta penjelasan retribusi dan regulasi penyedotan tinja/kakus dan meminta penjelasan metode dalam menangani RPPLH, “ungkap M.Haris Fadillah selaku bicara fraksinya.

Fraksi terakhir yang menyampaikan adalah Fraksi PPP Keadilan Sejahtera, melalui juru bicaranya Syamsisar.S.PdI,MM mengungkapkan menginginkan mereka yang duduk sebagai BPD harus memiliki kemampuan teknis, terutama dalam merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa maupun kampung. Ia juga ingin meminta penjesalan tentang besaran tarif retribusi penyedotan tinja/kakus dan terahir fraksinya mendukung penuh akan pelaksanaan Perda tentang RPPLH ini, “tuturnya.

Sementara fraksi-fraksi yang lain, sepakat untuk dilaksanakan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan maksud dan tujuan lebih cermat, akurat, komprehensif, sistematis, detail dan tentunya tidak menyalahi peraturan undang-udang yang berlaku dalam pemandangan umum fraksinya, “kata HM. Alpiya Rakhan selaku pimpinan rapat sambil menutup acara tersebut.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *