KOMISI 1 DPRD TANBU AJUKAN PROPOSAL OSS DI BKPM RI JAKARTA

Humas Setwan – Dengan mengambil tempat Gedung BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) RI JL. Gatot Subroto no. 44 Jakarta Selatan lantai 3. ruang Mamuju pada Senin (15/10) baru-baru tadi Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu laksanakan Konsultasi/koordinasi ke Deputi Pelayanan dan Penanaman Modal tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan System On Line.

Diterima oleh Dr.Indra Dharmawan selaku Direktur Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal beserta jajarannya lingkup BKPM Jakarta. dimana bagian tersebut tugasnya adalah membantu penyiapaan pelaksanaan sosialisasi kegiatan OSS (Online Single Submission), OSS ini adalah system perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. OSS ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Rombongan Komisi 1 DPRD Tanbu di pimpin oleh H. Hasanuddin.S.Ag wakil ketua DPRD Tanbu didampingi oleh seluruh anggota Komisi 1, Selain itu Ikut hadir Sekwan Tanbu Muklis.SH,MM,M.Hum dan Eka Saprudin, AP,M.AP Kadis DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab.Tanbu.

H. Hasanuddin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas sambutan serta jamuan dari pihak BKPM RI yang bersedia menerima rombongannya, sebelumnya ia menjabarkan keadaan Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya Wakil Ketua ini mengatakan kedatangannya bersama rombongan tidak lain ingin mengetahui system OSS. Selain itu Pihaknya ingin meminta bantuan sarana prasarana serta kelengkapan operatornya, dengan membawa proposal yang nantinya akan disampaikan dalam ekspose oleh kadis DPMPTSP kab. Tanbu, Kata Hasanuddin selaku yang mewakili.

 

Kemudian, Eka Saprudin kadis DPMPTSP Kab.Tanbu dalam eksposenya menyampaikan potensi investasi di Tanbu dan permasalahan terkait implementasi OSS. Ia Menuturkan bahwa potensi kab. Tanbu sangat besar dari sektor pariwisata, kelautan perikanan dan pesisir serta pertambangan dan perkebunan yang sangat signifikan,”bebernya.

Terangnya, Tanbu juga dilengkapi dengan adanya pelabuhan udara dan pelabuhan laut, jika dilhat dari sisi manapun bisa terakses dan terkait itu semua dalam setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah investor. Ditambahkannya bahwa pihaknya sudah melaksanakan perizinan secara terpadu dan terpusat yang dikenal dengan OSS. “Sudah ada 150 pengguna OSS dan 70 diantaranya sudah terbit NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin-izin lain yang sudah terproses, “jelasnya.

Namun Eka mengakui masih ada beberapa kendala-kendala kecil yang sering muncul diantaranya adalah tidak bisa mengakses pada saat jam sibuk dan seringnya dijumpai data perusahaan yang terdata tidak muncul., “sebutnya.

Eka juga menginformasikan bahwa Tanbu juga sudah memiliki aplikasi si cantik cloud di luar OSS, namun sementara ini masih izin IMB saja yang menggunakan. Terakhir disampaikan besar harapannya DPMPTSP Tanbu dengan keterbatasan SDM minta untuk disertakan pada pelatihan-pelatihan/diklat atau bintek/workshop peningakatan SDM operator, “harap Kadis ini.

Sementara itu, Dr.Indra Dharmawan selaku Direktur Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal BKPM RI memberikan penjelasan mengungkapkan, bahwa sebagaimana diketahui OSS itu digunakan untuk peningkatan pelayanan dalam berinvestasi. “karena mengurus perizinan itu memerlukan waktu lama., “ucapnya.

Sambungnya, Tidak semudah membalik telapak tangan, setiap hari ada 300 keluhan / aduan seperti tidak bisa membuka halaman, perizinan tumpang tindih, formulir yang tidak terisi ,dll. Dimulai oleh Bank dunia untuk memulai saja perlu waktu 47 hari baru bisa. 2 tahun yang lalu perlu waktu 3 jam. Sebagai contoh negara Selandia baru 1 jam, singapura rengking pertama saja 1 jam. OSS perlu waktu ½ jam dan ini lebih pendek dan bisa jalan dengan segala permasalahan, “ujarnya.

Layanan OSS setelah sosialisasi dan 1 bulan di luncurkan pada tanggal 1 s/d 10 agustus lalu, ada 30.000 user terregistrasi, 12.290 NIB dan 7004 IU yang diterbitkan. adapun pelayanan OSS lounge di batasi menjadi hanya untuk 300 pelaku usaha/hari/tgl agustus 2018 lalu. OSS di rancang untuk mendidik atau moment perbaikan. Mendidik investor lebih smart dan lebih pintar. Dengan melengkapi semua data-data atau dokumen yang ada baru bisa masuk.kepengurusan informasi basisnya adalah PP 24 tahun 2018, semua izin-izin di proses melalui OSS.

Adapun bidang usaha yang tidak masuk kategori OSS adalah bidang usaha pertambangan karena memiliki izin tersendiri. Jadi OSS itu pada prinsipnya tidak merubah kewenangan dan tidak mencabut kewenangan namun cara bekerja atau pola dalam bekerja saja yang mengalami perbaikan, “papar Indrra Dharmawan selaku direktur Kerjasama standarisasi perizinan dan non perizinan penanaman modal ini.

Di akhir pertemuan dilakasanakan serah terima plakat oleh Ketua Komisi I DPRD Tanbu Drs.Hj. Darwati kepada Dr. Indra Dharmawan selaku yang mewakili BKPM RI disaksikan seluruh yang hadir.

Relddn/pend1/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *