DPRD SETUJUI 2 BUAH RAPERDA MELALUI PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Humas Setwan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat menerima 2 buah raperda perubahaan dari pihak Eksekutif dalam acara Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi pada Rabu (07/11) baru-baru tadi.

Adapun 2 buah raperda dimaksud adalah Raperda Perubahaan atas Peraturan Daerah No. 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perubahan atas Perda No. 17 Tahun 2016 tentang RPJMD TA 2016 – 2021.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tanbu H.Supiansyah,ZA,SE,MH dan didampingi oleh Wakil Ketua H. Hasanuddin,S.Ag dan HM.Alpiya Rakman,SE,MM, sedangkan dari pihak Eksekutif Hadir Bupati Tanbu H.Sudian Noor. Selain Sekda, Anggota DPRD, Staf ahli Bupati, Asisten tampak hadir juga Kepala SKPD atau yang mewakili, Kementerian Agama, KPU, Perusda dan unsur Forkompinda Tanah Bumbu.

Dalam kesempatan pertama PDIP melalui I Wayan Sudarma pada pendapat akhir fraksinya menginginkan pada perubahan tipe SOTK segera dilakukan proses untuk mendapatkan persetujuan Gubernur dan setelah itu baru direalisasikan. Ia juga meminta semua dokumen revisi RPJMD disingkronkan dengan SKPD terkait, agar semua visi dan misi dapat terealisasi, “ujarnya.

Selanjutnya dari PKB melalui Hj. Rusmiati yang berharap pada perubahan tipe SOTK ini dapat menghasilkan perubahan budaya kerja baru yang lebih produktif. Dan ia meminta segera mensosialisasikan dan merealisasikan sesuai perda RPJMD yang ditetapkan, ” katanya melalui Pendapat akhir fraksinya.

Kemudian fraksi Gerindra HM Aini, Agar pemda memperbanyak stimulen ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, membangun pusat pelatihan kerja guna peningkatan SDM, meningkatakan IPM, meningkatkan dunia usaha dan investasi, saranya.

Fraksi Hanura, mengungkapkan bahwa Indikator suatu daerah bukan hanya sebuah angka-angka tetapi harus berdasarkan perhitungan yang terukur. Kami berpendapat ada beberapa hal yang harus dilengkapi agar arah pembangunan dan juga target yang ingin dicapai sampai tahun 2021 bisa berhasil. Kemudian perlunya pengawasan, pelaporan dan pengujian sesuai fakta dilapangan oleh pihak SKPD agar kinerja dapat diketahui yang tentunya berdampak pencegahan penyimpangan target daerah, kata Taupik.S.Pd sebagai juru bicaranya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor dalam sambutannya mengatakan,”sangat mengapresiasi terhadap semua saran, masukan dan koreksi terkait dengan raperda SOTK dan RPJMD ini. Ia berharap raperda ini dapat menjadi sebuah produk Peraturan Dearah (perda), “pintanya.

Sehingga melalui perda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah khususnya optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Selanjutnya dengan disetujuinya raperda ini maka tahapan berikutnya akan dilakukan fasilitasi ke Gubernur Kalsel sesuai UU No.23 tahun 2014 dan Permendagri No.53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. “Dan setelah ditetapkan dan diundangkannya perda ini, maka pemda melaui SKPD terkait melakukan sosialiasi dan melaksanakan perda ini, “tutupnya.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *