DPRD SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERKAIT RAPBD 2019

Humas Setwan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya disodorkan oleh pihak Eksekutif pada Rabu (14/11) baru-baru tadi saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pemandangan umum fraksi.

Di kesempatan pertama, fraksi PDIP meminta pihak eksekutif agar menekan angka kebocoran di pos retribusi dan penyesuaian regulasi, ia juga meminta disiapkan data terkini perolehan PAD, pihaknya juga menilai PAD yang ada masih relatif rendah dan menginginkan ditingkatkan lagi. Perencanaan program yang belum terlaksana di tahun 2018 agar diprioritaskan di tahun 2019 nanti, “kata Muhammad Rahmat selaku juru bicaranya.

Selanjutnya fraksi PKB yang menyarankan dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang lebih penting lagi bahwa RAPBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat, “ujar Drs.Hj Darwati menyampaikan.

Sedangkan fraksi Hanura memberikan masukan pada program meningkatkan kemampuan kerja dalam artian pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir serta program rekrutmen yang menginginkan system pemerintahan daerah yang maksimal dengan SDM sesuai dengan latar pendidikan dan kemampuannya, “sebut H.M Taupik,S.Pd pada Pemandangan umum fraksinya.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Mahyudin yang meminta penjelasan pemda dengan menyoroti RAPBD tahun 2019 dengan tidak terdapatnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Tentu hal tersebut sangat berpengaruh bagi postur APBD 2019 terutama program terhadap masyarakat , “ungkapnya menyesalkan.

Sementara itu, Fawahisah Mahabatan sebagai perwakilan dari fraksi amanat demokrat mengatakan, “Amanah pelaksanaan keuangan daerah bukan sebatas menilai dan menghitung penggunaan anggaran pembangunan akan tetapi bagaimana proses, telaahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan itu sendiri, “paparnya.

Kedepan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan guna mendukung kegiatan pembangunan harus terus terkontrol dengan baik agar setiap kegiatan pembangunan dapat semakin memenuhi sasaran, tepat waktu dan seluruh lapisan mayarakat pun dapat merasakan hasil kerja dan pelayanan pemerintah kab.Tanbu. Fraksinya berharap pembahasan RAPBD TA 2019 Berasaskan kebutuhan bukan keinginan, “tegasnya.

Untuk fraksi golkar serta fraksi PPP keadilan Sejahtara dalam pemandangan umum fraksinya ada kesamaan dengan fraksi sebelumnya dan terakhir fraksi Gerinda memberikan beberapa pertanyaan yang bersifat klausal-klausal juga saran-saran terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tanbu.

Adapun Rapat paripurna ini dipimpin oleh HM.Alpiya Rakhman,SE,MM sebagai Wakil Ketua DPRD dan didampingi oleh Ketua DPRD H.Supianyah,ZA,SE,MH. Tampak Hadir selain Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD atau perwakilan, juga dari Kementerian Agama, Bank, dan unsur Forkompimda Tanah Bumbu yang menyaksikan.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *