KOMISI DPRD TANBU KONSUL KE KPU RI DAN BPJS KESEHATAN JAKARTA

Humas Setwan – Baru-baru tadi Senin (07/01) Komisi 2 dan 3 DPRD Kabupaten Tanah Bumbu laksanakan Konsultasi / koordinasi ke KPU RI dan BPJS Kesehatan di Jakarta terkait Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan terintegrasinya Jaminan Kesehatan Daerah ke BPJS.

Adapun rombongan Komisi 2 DPRD Tanbu dipimpin oleh wakil ketua DPRD Tanbu H.M. Alpiya Rakhman, SE. MM, adapun yang menerima dari KPU RI Razi Subardi selaku Pelaksana Bidang Teknis KPU RI, didampingi stafnya Ida dan Rusdi.

Dari pertemuan tersebut Razi Subardi selaku Pelaksana Bidang Teknis KPU RI, menjelaskan bahwa Calon legislatif (caleg) yang sudah ditetapkan di daftar calon tetap (DCT) mengundurkan diri masih tetap namanya ada di kartu pemilih, karna sudah tahap pencetakan, kalau sudah meninggal dunia pun masih ada namanya dihimbau agar PPS menginformasikan ke pemilih untuk seyogjanya juga dipilih., “jelasnya

Selanjutnya, Kartu A5 diterbitkan hanya untuk memilih Presiden dan wakil presiden tidak digunakan untuk memilih legislatif. Dalam kegiatan pendistribusian logistik disarankan untuk tidak menggunakan jasa komunitas atau pihak ketiga, selain yang ditunjuk KPU dikawal kepolisian dan TNI.

Untuk tahun 2019 ini di TPS hanya untuk Pemungutan suara tidak menghitung suara terpilih, rusak atau Upstain. Saksi di TPS hanya menyaksikan pemilihan dan proses lainnya, tetapi tidak menghitung hasil suara pemilihan. Penghitungan suara dilakukan di kecamatan dengan disaksikan saksi-saksi dari kecamatan atau saksi-saksi dari partai politik yang ditunjuk dan pengamat lain yang independent. Sedangkan untuk laporan hasil baik itu kecurangan, atau minta pemilihan ulang disampaikan ke Bawaslu kab/kota tembusan propinsi dan pusat., “kata Razi Subardi

Sementara itu, rombongan Komisi III DPRD Kab Tanah Bumbu ke BPJS Kesehatan Jakarta di komandoi oleh H. Bahsanuddin ,S. Sos,M.AP selaku wakil ketua komisi III dan diterima oleh Lusi Nopitasari, Sebagai Asisten Manager Hubungan Antar Lembaga didampingi Pejabat dijajaran BPJS Kesehatan.

Dari pertemuan ini juga paparkan, bahawa disebutkan dalam Perpres no. 82 Tahun 2018 bermakna Pemerintahan Daerah Tidak lagi Menanggung Jaminan kesehatan ( di Perpres ini Disebutkan wajib terintegrasi secara penuh).

Disebutkan dalam pasal 6 Ayat (1) bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut dalam program Jaminan Kesehatan. Dan Ayat (2) ikut serta dalam jaminan kesehatan sebagai mana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan Cara mendaftar / didaftarkan pada BPJS.

Untuk kabupaten Tanah bumbu sendiri ada kurang lebih 316 ribu jiwa yang masuk JKN dan kurang lebih 372 ribu jiwa yang menjadi peserta jamkesda . selanjutnya di Permendagri no. 38 tahun 2018, secara tersirat mengisyaratkan bahwa pemda Mengintegrasikan jamkesda ke BPJS seluruh wilayah untuk masyarakat yang tidak mampu dan diutamakan bagi kategori Miskin dan tidak mampu .

Teakhir dijelaskan Lusi Nopitasari , hanya beberapa Janis Penyakit yang tidak ditanggung BPJS diantaranya indikasi kosmetik, tidak prosedural , upaya untuk punya anak, upaya untuk bunuh diri, Karena kecelakaan lulu Lintas atau kecelakaan kerja, upaya untuk bunuh diri, “tandasnya.

Relddn/hms/pend23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *