GALI INFORMASI, AKD TANBU KUNKER KE LUAR DAERAH

Humas Setwan – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu laksanakan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah dalam rangka mengali informasi terkait tugas dan fungsi di struktur keanggotaannya.

“Kunker ini dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas, atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,” ujar Wakil Ketua DPRD Tanbu H.Hasanuddin,S.Ag pada Senin (14/01) baru-baru tadi saat memimpin Kunker tersebut.

Kunjungan kerja ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Tanbu yang berkunjung ke Biro Hukum Provinsi Kalsel di Banjarbaru, di sini Bapemperda berkoordinasi terkait Rencana penyusunan peraturan daerah inisiatif DPRD Tanbu untuk tahun anggaran 2019. Adapun rombongan diterima oleh Yayan Suparna,SH selaku Kasubag Wilayah I biro hukum prov-kalsel beserta jajarannya. Yayan menjelaskan, bahwa DPRD bebas berkreasi dalam menyusun Perda dengan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kami tidak bisa menjawab apakah Prolegda Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 dapat dijadikan perda, perkada atau di batalkan sebelum draft Raperda tersebut disusun dan disampaikan. akan tetapi sebelumnya harus di evaluasi atau diatur muatan di dalam raperda tersebut menjadi bahan pertimbangan , “Berdasarkan perubahan UU 23 ada sebanyak kurang lebih 32 dasar pembuatan Perda berdasarkan kewenangan kabupaten, ” ungkapnya.

Sedangkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanbu juga melaksanakan lawatannya di Kantor DPRD Kota Banjarmasin terkait sistem Penganggaran dan Pengawasan Dana Hibah dalam materinya. Adapun yang menerima rombongan Tanbu adalah Kabag Keuangan Set-DRPD Kota Banjarmasin Dra.Hj. Nurhidayah,MM dan jajarannya.

Dra.Hj. Nurhidayah mengatakan, terkait tentang sistem penganggaran dana hibah dari Pemko Banjarmasin sudah ada peraturan walikota yang mengatur, yaitu Perwali No.38 tahun 2018 terkait Cara Penganggaran dan Pelaksanaan dan Penata Usahaaan tentang Monitoring dan Evaluasi Hibah serta Bansos. Peraturan walikota ini merupakan turunan dari Permendagri, sedangkan untuk pengawasannya melibatkan dinas inspektorat, “tuturnya.

Sementara, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Tanbu bertandang ke kantor DPRD Kabupaten Banjar di kota Martapura. Adapun materi yang di bawa terkait sistem mekanisme Pembahasan Raperda melalui Pansus, dan di terima langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Banjar Drs. Kamaruzzaman.

Kamaruzzaman mengungkapkan, Pembahasan Raperda di DPRD Kab. Banjar adalah melalui 2 Tahapan yaitu Pansus dan Bapemperda, Mekanisme Pembahasan dilakukan berdasarkan hasil Keputusan dari Bapemperda.

Jika Pembahasan Raperda melalui Pansus maka Bappemperda mengusulkan melalui Banmus, dan Banmus mengeluarkan Rekomendasi Pembentukan Pansus. Pembahasan Raperda di tempat kami dengan Tahapan terakhir atau Pengesahan Raperda hanya Rekomendasi Pansus sebagai Tahapan Akhir dari Raperda tersebut, “jelas Waket Komisi 2 ini.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hostinger.co.id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-ganti-permission-di-linux/#gref http://gedelumbung.com/tutorial-dan-pengertian-chmod-change-mode/