KOMISI 1 & 2 KONSUL TERKAIT PELAYANAN BPJS DAN PENYERTAAN MODAL

Humas Setwan – Komisi 1 dan 2 DPRD Tanah Bumbu laksanakan konsultasi / koordinasi keluar daerah dalam rangka mendalami Kebijakan Pemerintah Pusat di tahun 2019 yang mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada senin (21/01) baru-baru tadi di Banjarmasin.

Seperti diketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 17 September 2018 lalu. Tertulis dalam Perpres tersebut, masyarakat diwajibkan melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2019,Bagi mereka yang belum mendaftar hingga 1 Januari 2019, ada sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013.

Dari perihal tersebut, Komisi 1 DPRD Tanbu berkoordinasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait Perpres dimaksud . Adapun rombongan komisi 1 ini dikomandoi oleh H. Hasanuddin,S.Ag Wakil Ketua DPRD Tanbu dan diterima oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haryanto, Hj.Syarifah Santiansah, KH.Abdul Syukur.

H. Hasanuddin di awal pertemuan menjelaskan,sebelum adanya BPJS Kesehatan di Tanah Bumbu sudah memiliki program Kesehatan sendiri yaitu Jamkesda yang dicanangkan oleh Bupati Tanah Bumbu Mardani H.Maming, dimana hanya dengan menunjukan KTP dan Kartu keluarga Tanbu saja sudah bisa mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

 

Akan tetapi pada awal tahun 2019 ini, program Jamkesda tidak diberlakukan untuk semua kalangan masyarakat dan mewajibkan agar masyarakat Tanah Bumbu menggunakan BPJS Kesehatan. “Untuk itu kedatangan kami ke sini ingin meminta solusi dari permasalahan tersebut, ” ungkap H. Hasanuddin.

 

Menanggapi hal tersebut , Haryanto selaku mewakili anggota DPRD Provinsi Kalsel ini menyarankan agar Dinas Kesehatan Kab.Tanbu menyamakan Program pelayanan kesehatannya dengan Program pelayanan kesehatan Provinsi, “Agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, “himbau Anggota Komisi IV DPRD Prov.Kalsel ini.

 

Di sisi lain, Komisi 2 DPRD Tanbu yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisinya I Wayan Sudarma,S.Sos,MM juga berkoordinasi / konsultasi ke Badan Keuangan Daerah (Bekeuda) Provinsi Kalimantan Selatan pada selasa (22/01) tadi.

Rombongan diterima oleh M. Aspani, S.Sos, M.Si selaku Kasubbid Anggaran Pemerintah, Sosial dan Budaya, Bidang Anggaran ,didampingi Yeni Nurahmi selaku Kasubbid Infasruktur, Cahyo Wiriyanto dan Desi dari Bidang Akuntansi .

Dari pertemuan tersebut, M. Aspani selaku juru bicara Bekeuda Provinisi Kalsel menyampaikan, bahwa pihaknya memberlakukan Perda Provinsi Kalsel Nomor 5 tahn 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah provinsi Kalsel Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalsel, berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemda berdasarkan prinsip Ekonomi perusahaan.

Penyertaan Modal Pemda Provinsi ke Dalam Pemerintah Daerah adalah Upaya meningkatkan produktivitas Pemanfaatan Tanah atau Bangunan Serta Kekayaan Lainnya milik Pemda dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan, Sumber Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan, “bebernya.

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hostinger.co.id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-ganti-permission-di-linux/#gref http://gedelumbung.com/tutorial-dan-pengertian-chmod-change-mode/