DPRD TANBU BERSAMA KPU-BAWASLU, BAHAS PEMILU 2019

Humas Setwan – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi dengan KPU dan Bawaslu Tanbu dalam rangka Persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada Selasa (12/02) baru tadi.

Selain melibatkan KPU dan Bawaslu Tanbu, rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanbu H. Supiansyah,ZA,SE,MH ini turut melibatkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kasat Pol PP dan Damkar, Panwas Se Kecamatan Tanbu dan PPK dan Pimpinan Partai Politik.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai persoalan termasuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang marak dipasang oleh para calon legislatif (caleg) . Hal inilah yang menjadi debat alot antara peserta pemilu dengan tim penyelenggara pemilu terutama pihak Bawaslu yang menjadi eksekutor.

M. Sakra Efendy selaku juru bicara dari Bawaslu Tanbu mengatakan, penertiban APK dilakukan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penertiban akan dilakukan di 10 kecamatan yang ada di Wilayah Tanah Bumbu dan hari ini sudah hari ke empat dengan lokasi Kecamantan Satui targetnya.

Kami menertiban terhadap pemasangann APK yang dipasang ditempat dilarang, Atribut yang ditertibkan adalaah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan letaknya berada di bahu jalan, pohon, dan tiang listrik, atau tempat kesehatan, tempat ibadah, gedung pemerintahan beserta halamannya, “Jelas Sakra

Kata dia, APK yang diturunkan Bawaslu dan tim berupa baliho,Spanduk, umbul-umbul, poster yang berada di tempat terlarang dan sebelumnya sudah diihimbau untuk tidak memasang di tempat yang dilarang. “Kami sudah mengimbau kepada partai politik agar tidak memasang alat peraga ditempat yang dilarang seminggu sebelum palaksanaan penertiban, “tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Tanbu Makhruri mengungkapkan bahwa dirinya tidak berani mencampuri terlalu jauh terkait pencopotan APK ini. Menurutnya ada hal baru dari Pemilu 2019 ini, dimana penyelenggara pemilu terbagi menjadi tiga bagian yaitu, KPU, Bawaslu, dan DKPP sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Walaupun penertiban APK ini bukan domainnya, tetapi pihaknya berharap bahwa APK itu banyak terpasang, Dia beranggapan bahwa pesta demokrasi harus meriah, jika tidak ia merasa rugi pastisipasi pemilih menurun. “Namun ia berharap pemasangannya sesuai undang-undang yang berlaku , “ujarnya.

Dipenghujung rapat Ketua DPRD Tanbu H.Supiansyah menyimpulkan dari pertemuan tersebut, bahwa sepakat jika pemasangan APK yang melanggar aturan akan ditertibkan. Ia juga meminta Bawaslu lebih mensosialisasikan lagi kepada peserta pemilu dan timnya dalam pemasangan alat peraga kampanye, agar tidak ada lagi permasalahan dan persoalan lagi, “kata Ketua DPRD Tanbu ini..

Relddn/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hostinger.co.id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-ganti-permission-di-linux/#gref http://gedelumbung.com/tutorial-dan-pengertian-chmod-change-mode/