Gali tentang Pembebasan Lahan, Komisi 3 DPRD Tanbu Kunker ke Bartim Kalteng

Humas Setwan –  Komisi 3 DPRD Kabupaten Tanah Bumbu laksanakan Kunjungan Kerja (kunker)  Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, terkait sharing  teknis Pembebasan Lahan Masyarakat untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau Investor pada Selasa (05/03) baru-baru tadi.

Adapun rombongan  Komisi 3 DPRD Tanbu ini dikomandoi oleh Wakil Ketua Komisi 3 H.Bahsanuddin,S.Sos,M,AP berserta Anggota dewan lainnya. Rombongan diterima oleh Eko Sudibyo,ST,MM selaku  Kebid  Tata Ruang Dinas PUPR Kab Bartim dan di dampingi jajarannya.

Eko Sudibyo  ini mengatakan, jika untuk fasilitas Pemda maka tanah/ lahan Masyarakat yang dibebaskan dan dipergunakan harus melalui prosedur umum, yaitu Dinas Perkimtan  mengajukan  anggaran secara gelondongan. Setelah tanah masyarakat yang akan dibebaskan sudah terdata dengan benar, maka Dinas Perkimtan menyampaikannya kepada Bupati.

Selanjutnya Bupati membentuk Tim 9 yang terdari dari Setda, Dinas Perkimtan, Bagian Hukum, PUPR, Inspektorat. Sesudah  tim terbentuk,  tim melakukan pengukuran tanah sesuai dengan yang diajukan oleh dinas Perkimtan, tentang ukuran, surat-surat, dan pemilik tanah, maka tim dapat melakukan negoisasi harga tanah tersebut .

Apabila terjadi kesepakatan antara tim dengan pemilik tanah maka tanah masyarakat dapat dibebaskan dengan prosedur pembayaran yang standar mengikuti aturan, namun apabila tidak terjadi kesepakatan harga atau harga terlalu mahal maka pembebasan tanah gagal, ‘kata Sudibyo.

Lanjutnya, Jika untuk Fasilitas Perkebunan Kelapa Sawit / Karet, Tanah masyarakat yang dibebaskan untuk fasilitas tersebut, semestinya Pihak perusahaan memberikan sebagian tanahnya sebagai plasma dan inti, namun untuk besaran dan luasanya tergantung negoisasi tokoh masyarakat sebagai perwakilan dan juru bicara.

Artinya tidak ada standar yang baku, semuanya bergantung hasil negoisasi masyakarak dan perusahaan, sedangkan Pemerintah memposisikan diri sebagai penengah jika tidak terjadi kesepakatan, namun selama ini negoisasi dalam pembebasan lahan masyarakat selalu berjalan sesuai dengan keinginan baik masyarakat maupun perusahaan, “jelasnya.

Sementara itu, untuk pembebasan tanah masyarakat yang dipergunakan untuk fasilitas pertambangan ada dua kelompok yaitu, pertama sebagian Kelompok masyarakat yang menginginkan lahannya dibebaskan secara total, yaitu dengan ganti rugi full tidak ada embel-embel apapun, artinya masyarakat setelah diganti rugi tidak memiliki hak apapun atas tanah tersebut, kepemilikannaya berpindah ke perusahaan.

Kedua, sebagain masyarakat yang tanahnya terkena area perusahaan tetapi kepemilikanya masih tetap milik msyarakat, namun masyarakat mendapatkann fee pertonasenya dan dibayarkan setiap bulan, untuk bersarannya bervariasi tergantung kesepakatan, namun bagi masyarakat yang memiliki tanah diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam operasional atau pengangkutan batubara, baik stockfile atau ke daerah tambang, “tutupnya.

Relddn/hms/pend3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hostinger.co.id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-ganti-permission-di-linux/#gref http://gedelumbung.com/tutorial-dan-pengertian-chmod-change-mode/