DPRD TANBU DAN BPN BAHAS PROGRAM SERTIFIKAT PRONA

Humas Setwan – Guna membahas tindak lanjut program sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria ( Prona) tahun 2019,  Komisi 1 DPRD Tanbu duduk bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Bumbu di ruang rapat komisi pada Rabu (20/03) baru-baru tadi.

Selain perwakilan BPN yang datang, tampak hadir juga Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)  dan seluruh Camat Kabupaten Tanbu.  Adapun yang bertindak sebagai pimpinan rapat Hartono,SE yang merupakan salah seorang anggota dewan dari komisi 1 DPRD Tanbu.

Hartono mengatakan rapat ini digelar dalam rangka membahas tindak lanjut program sertifikasi prona pada tahun 2019 oleh pihak BPN. Ia ingin mengetahui seberapa jauh yang sudah dilakukan kemudian program kedepannya.

Hartono berharap dengan adanya pertemuan ini memperbaiki kinerja penyelesaian masalah sertifikasi dan untuk program dari pemerintah yang ada ini akan berjalan lebih baik lagi.  kita dari DPRD Tanbu akan tetap mendukung dan melaksanakan sebaik mungkin apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat, “tandasnya.

Sementara itu,  Ari selaku perwakilan dari Kantor BPN Tanbu menjelaskan, bahwa untuk tahun 2019 Prona berganti nama menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kab.Tanbu mendapatkan jatah kouta untuk sertifikasi hak atas tanahnya sebanyak 7500 dan peta bidang tanahnya sebanyak 5500.

Selain itu, BPN juga mendapatkan bantuan dari world bank (bank dunia) tentang adanya peta bidang sebanyak 10 ribu lahan, akan tetapi peta bidang dari world bank ini  dananya belum dibuka sehingga belum dapat dijalankan.

PTSL sebanyak 7500 sertifikat,  itu terdiri dari PTSL nya sendiri sebanyak 1249, UKM (usaha kecil menengah) sebanyak 300 , lintor (lintas sektor) dibagi menjadi 2 bagian yaitu  budidaya dan nelayan tangkap. untuk budidaya sebanyak 150 dan nelayan tangkap sebanyak 147, sedangkan Transmigrasi sebanyak 3654 dan partisipasi masyarakat sebanyak 2000 peta bidang, “Jelasnya.

Untuk PTSL yang telah selesai semua di kerjakan hingga saat ini sebanyak 1249 sertifikat yang terdiri dari  tiga desa,  ini meneruskan dari tahun sebelumnya  Karena kita menuju desa lengkap yakni  Desa mekar jaya, sebamban baru dan sari mulya  mentewe.

Kegiatan PTSL tahun 2019 selalu dievaluasi oleh Kantor pertanahan Kanwil (kantor wilayah) dan ditargetkan pengukuran harus selesai sebelum lebaran kecuali partisipasi masyarakat dan world bank karena Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran nya (DIPA) berbeda, “kata Ari.

Relddn/aya/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hostinger.co.id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-ganti-permission-di-linux/#gref http://gedelumbung.com/tutorial-dan-pengertian-chmod-change-mode/