KOMISI 1 DPRD TANBU KONSUL KE INSPEKTORAT KAPUAS

Humas Setwan- Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu kunjungi Inspektorat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah terkait Peran Inspektorat dalam Pengawalan dan Pengawasan Dana Desa dan Kelurahan pada 3 April hingga 6 April 2019 .

Rombongan Komisi 1 DPRD Tanah Bumbu di pimpin langsung oleh Ketua DPRD sendiri yakni H.Supiansyah,ZA,SE,MH dan di sambut baik oleh Inspektur yaitu Drs.Catur Feriyanto,MT di dampingi Sekretaris Bambang Sumarsono,SE dan Irban I Ir,Irban 2 Hartimes,BA, serta Irban 3 Drs. Yusransyah.

Sebelum menyampaikan Sambutan Catur Feriyanto selaku tuan rumah terlebih dahulu memperkenalkan pejabat dilingkup Inspektorat Kabupaten Kapuas. Begitu juga hal demikian yang dilakukan Pimpinan rombongan Komisi 1 DPRD Tanah Bumbu untuk memperkenalkan diri dari masing-masing anggota Komisi 1 DPRD Tanah Bumbu.

Catur Feriyanto menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 Kecamatan dengan jumlah penududuk 412.000 jiwa yang mendiami 17 kelurahan dan 214 desa yang membentang sepanjang 500 km dari pusat kota,”kata Catur

sehingga peran inspektorat dalam pengawalan dan pengawasan dana desa dan kelurahan belum optimal karena tidak semua desa yang ada tersebut bisa diperiksa , karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) maka metode pemeriksaannya menggunakan sampel acak setiap kecamatan minimal4 desa yang terpilih dan menitik beratkan pada pembinaan internal,”jelas Inspektur.

Tambahnya lagi, dalam rangka upaya memberikan perlindungan kepada semua kepala desa dalam melaksanakan dana desa, Maka dibuatkan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten Kapuas, kejaksaan Negri Kapuas, dan Kepolisian Resort Kapuas tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah(APIP) dengan Aparat Penegak Hukum(APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Kapuas dengan nomor : 28/Insp/PKS-TKKSD/XI/2018, Nomor: B/3025/XI/2018, sebagai payung hukum agar kepala desa lebih tenang bekerja.

Dengan adanya kerjasama ini antara APIP dan APH saling sinergis untuk membangun Kabupaten Kapuas,” ungkapnya

Untuk Dana Desa Kabupaten Kapuas disepakati peruntukannya 30% Upah, 70% fisik(material), karena prinsip pembangunan dana desa tersebut merupakan padat karya dan pemberdayaan masyarakat setempat akan tetapi kepala desa selaku pejabat desa dalam memberdayakan masyarakat selalu memperhatikan legalitas usahanya terutama pada retribusi galian C agar mitra kerja desa harus selalu saling menguntungkan.

Relayya/pdmpng/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hostinger.co.id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-ganti-permission-di-linux/#gref http://gedelumbung.com/tutorial-dan-pengertian-chmod-change-mode/