KOMISI II dan III KUNJUNGI DPRD PASER TANAH GROGOT BAHAS PENGELOLAAN HASIL RESES DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

 

Humas Setwan-Komisi II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Paser Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (27).

Kunker dimaksud bertujuan untuk mencari informasi dan masukan terkait sistem pengelolaan hasil kegiatan reses DPRD dan pengelolaan kawasan hutan.

Rombongan DPRD Tanbu disambut oleh Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Kab Paser Tanah Grogot.

Ketua Rombongan Kunker, I Wayan Sudharma, pada pertemuan itu menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan dan pertemuan yang dilakukan DPRD Paser Tanah Grogot. Menurutnya, pertemuan itu semakin menambah erat tali silaturrahmi diantara keduanya.

“Terimaksaih kami ucapkan atas sambutan hangat dari saudara-saudara disini, semoga dengan pertemuan ini akan semakin mempererat persaudaraan kita, “ujarnya.

Pada kesempatan itu, I Wayan Sudharma, juga menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja yang dilakukannya. Yakni, dalam rangka mencari informasi pembanding dan masukan-masukan dari para Anggota DPRD Paser Tanah Grogot yang dianggapnya lebih senior.

” Selain bersilaturrahmi, kami juga ingin mendapatkan masukan terkait pengelolaan hasil reses dan pengelolaan kawasan hutan, ” paparnya.

Dikatakanya, hasil reses merupakan masukan dan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan, yang harus tampung dan diakomodir. Akan tetapi dalam prakteknya, terdapat permasalahan dan kendala dalam merealisasikannya.

“Untuk itu kami ingin hal ini tidak lagi terjadi dikemudian hari,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Komisi III, Fawahisa Mahabatan, mempertanyakan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan menjadi masalah yang rumit, mengingat selalu terjadi tumpang tindih antara kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah.

” Tumpang tindih kepentingan, menjadikan pengelolaan kawasan hutan terhambat,” ujarnya.

Manggapi hal itu, Ketua DPRD Paser Tanah Grogot, Khairuddin,SE memberikan beberapa masukan dan solusi berdasarkan pengalaman yang didapatkan.

Dikatakanya, kebijakan terkait implementasi hasil reses dalam penyusunan dan pembahasan APBD, membutuhkan adanya regulasi yang mengatur pokok-pokok pikiran dari Anggota DPRD, harus menjadi prioritas dalam penyusunan KUA PPAS oleh Pemerintah.

” Maka dalam tahapan pembahasan KUA PPAS, pokok-pokok pikiran DPRD harus menjadi rujukan dalam pembahasan Banggar dengan TAPD, untuk itu langkah selanjutnya memerlukan ketelitian anggota DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodir dalam APBD,” jelasnya.

Disamping itu, terkait pengelolaan kawasan hutan, Ia menjelaskan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan atau kegiatan lain diluar kegiatan kehutanan harus dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.

” Fungsi hutan sudah jelas, apabila ada kegiatan lain selain terkait kehutanan, harus mendapatkan ijin pinjam pakai dari Kementerian,” pungkasnya.

Diketahui, rombongan kunker Komisi II dan III diikuti oleh Ketua Pokja Komisi II, I Wayan Sudharma dan Ketua Pokja Komisi III, Fawahisa Mahabatan, serta seluruh anggota Komisi II dan III DPRD Tanah Bumbu. Juga diikuti pendamping dari Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.

    

Rel/ynr/pend/hms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.hostinger.co.id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-ganti-permission-di-linux/#gref http://gedelumbung.com/tutorial-dan-pengertian-chmod-change-mode/