Komisi III DPRD : Gelar Rapat Dengar Pendapat Dengan LBH dan BPN Tanbu

TANAH BUMBU – Komisi III DPRD Kab. Tanah Bumbu menggelar Rapat Dengar Pendapat tentang permasalahan antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAPI Kalsel perwakilan Tanah Bumbu dengan BPN atau Panitia Sertifikat Prona Tahun 2016, bertempat diruang Rapat Utama, Senin (23/1).

Rapat ini dipimpin oleh Andi Erwin, didampingi 4 anggotanya, dari pihak LBH HAPI dihadiri Ketua dan Sekretarisnya Nanang, dan Kepala BPN wilayah Tanah Bumbu, juga turut hadir dari wakil BPD Barokah.

Menurut Nanang, Desa Barokah pada tahun 2016 telah mengajukan program nasional agraria sebanyak 250 peserta ke panitia sertifikst prona kabupaten, namun oleh panitia prona tanbu mengembalikannya sebagian, karena ada terindikasi bahwa sudah bersertifikat LMPDP,” katanya.

Sementara itu, wakil BPD barokah mengatakan bahwa, yang diajukan 250 peserta, dan yang diajukan 28 perserta tertinggal.

Kepala desa tidak mengambil, dengan alasan karena belum mencapai selesainya 250 peserta, meskipun ada 28 peserta yang telah menggeser dari 250 peserta,” jelas ketua LBH.

Pada kesempatan itu, Andi Erwin memperoleh keterangan dari BPN, bahwa tidak adanya dokumen surat-menyurat tentang 100 bidang tanah yang terindikasi bemasalah ketika disampaikan Saiful Rahman (kades lama).

Terhadap permasalahan ini, Syamsisar menanggapi agar setelah rapat ini pihak BPN menyampaikan surat penggantian 100 ke kami (DPRD Red.), dan pihak LBH menyampaikan surat tentang pengganti dari penjawab surat dari BPN.

Senada dengan apa yang ditanggapi Syamsisar, Pawahisah Mahabatan mengatakan, seharusnya ada kuasa dari masyarakat kepada LBH.

“Ada kekeliruan BPN, apabila ketika administrasi melalui surat, maka harus dijawab dengan surat juga, dan sebaiknya kembali bersurat,” tegas Pawahisah.

Dikatakan Syamsisar, dari hal administarsi ada penetapan 250 yang diajukan oleh pemohon, diterima 150, sebaliknya ditolak 100 peserta sebagaimana yang disuratkan BPN ke Desa.

“Selanjutnya 100 peserta pengganti, ada surat keputusan yang dikeluarkan juga oleh BPN,” terangnya.

Sehingga kami (DPRD. Red) bisa memberikan rumusan apakah rapat ini bisa dilanjutkan pada waktu yang lain, guna untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang final. (Iyan Humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *