DPRD Tanbu Perkuat Pengetahuan Perencanaan Penganggaran

BANJARMASIN – Konsistensi Perencanaan Penganggaran dan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2016 diambil sebagai tema untuk DPRD Kab. Tanah Bumbu dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Aula Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kamis (2/3)

Dengan diketuai H. Supiansyah, rombongan DPRD Kab. Tanah Bumbu berjumlah 35 orang dan didampingi Sekwan beserta 8 orang stafnya hadir untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, selaku ketua pelaksana membuka acara dan memberikan sambutan..

Terhadap materi tentang Konsistensi Perencanaan Penganggaran dalam Penyusunan APBD yang disampaikan pada Kamis (2/3/2017), Ahli Kemendagri RI Jakarta Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si mengatakan bahwa dalam penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu terkait dengan program dan kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan.

Lanjutnya, bila dilihat dari waktu dan perencanaan di tingkat Pemerintahan Daerah dibagi menjadi 3 katagori, yaitu RPJPD untuk periode 20 tahun, RPJMD untuk periode 5 tahun, dan RKPD yang merupakan rencana tahunan daerah.

Tambahnya lagi, sedangkan Perencanaan ditingkat SOPD terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) SOPD yang merupakan rencana untuk periode 5 tahun.

Dimateri ke 2, Hari Nurmembahas tentang Komponen Raperda tentang APBD, disampaikannya, terkait dengan proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada beberapa Komponen pada Raperda tentang APBD, yaitu Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA Penetapan PPAS), Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SOPD, Penyusunan Rencana Perda APBD, dan Penetapan APBD, ” sebut Hari Nur.

Prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam Penyusunan APBD adalah Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efesiensi dan Efektifitas, Format Anggaran, Rasional dan Terukur, Pendekatan Rasional dan Pendekatan Public, “disampaikan oleh Akademisi Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si tentangKebijakan Dalam Penyusunan Perencanaan Daerahpada materi ke 3, Jum’at (3/3/2017).

Pada hari yang sama, Jum’at (3/3/2017) siang, dari Badan Pemeriksaan Keuangan Purwa Wanaryanto, C.Fra dan Oki Wibawa CFE menjelaskan, tentang Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD 2016 sebagai materi penutup, adapun fungsi pengawasan DPRD berproses melalui beberapa tahapan, yaitu diperlukan agenda pengawasan, menentukan metodologi pengawasan, menjalin jaringan instansi terkait, melaksanakan pengawasan, membuat laporan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan menilai LKPJ. (Humas Setwan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *