Keluhan Harga Elpiji di Masyrakat Tanbu dimediasi DPRD Tanbu

TANAH BUMBU – Terhadap keluhan masyarakat Kab. Tanah Bumbu tentang harga elpiji, Rapat Kerja Gabungan Komisi digelar di Gedung DPRD Kab. Tanah Bumbu. Rabu (15/3).

H. Supiansyah. ZA, SE, MH selaku Ketua DPRD memimpin rapat tersebut, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Hasanuddin, S.Ag dan sebanyak 15 orang anggota yang hadir.

Rapat gabungan ini menghadirkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diwakili Kasinya Indra W, Kabid PPP Disdagri H. Heriansyah, Kasi Pengawasan Perdagangan Nur Rochmah.

Terkait dengan permasalahan tersebut, DPRD juga menghadirkan Pertamina Kotabaru, dan Pangkalan Elpiji, Agen PT. Rahmat Perkasa, Agen Gardasi Jaya.

Menanggapi informasi kenaikan harga elpiji dengan kisaran 30.000 rupiah sampai 35.000 rupiah, agen PT. Rahmat Perkasa menjelaskan, ketika membandingkan dengan daerah asam-asam, permintaan dari Tanah Bumbu sangat tinggi, sedangkan ketersediaan pada Pertamina terbatas.

“Kondisi kenaikan harga ada di tingkat pengecer, apabila dari pangkalan menaikan harga, kami dari Disperindag akan mencabut ijin usaha dan distribusinya, kemudian mengirimkan surat ke Pertamina untuk ditindaklanjuti,” kata H. Heriansyah.

Ditambahkan Indra W, dimohonkan ada persetujuan untuk pegawai negeri agar tidak menggunakan tabung gas yang isinya 3 kg.

Sementara itu, H. Hasanuddin meminta kepada Disperindag untuk kasus ini agar dilakukan pengawasan, dan dicabut ijinnya dari agen pangkalan apabila terdapat pelanggaran.

“Kita kekurangan agen, perlu ditambah, secara otomatis pangkalan juga bertambah,” tutur H. Supiansyah.

Pada rapat ini diambil beberapa kesimpulan, yaitu terhadap kekosongan elpiji bagi menengah keatas tidak dibenarkan mendapat tabung elpiji 3 kg, Pemerintah Daerah mendorong untuk menambah agen dan pangkalan, Pemda agar proaktif membantu kelangkaan elpiji dan mendata secara rill pemakai elpiji di Tanbu.

Pemerintah Daerah, lanjutnya, membuat surat permintaan tambahan kuota ke Pertamina, pangkalan tidak boleh menjual lebih dari 10 tabung kepada pengecer sesuai harga dan hanya boleh menaikkan 10% atau 15% dari Perbup, dan Perbup harus ditinjau kembali. (Iyan Humas).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *