Sejarah Tanah Bumbu

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA

KABUPATEN TANAH BUMBU

  • Gerakan pembentukan kabupaten tanah bumbu dimulai sekitar tahun 1959 yang ditandai dengan Panitia Penuntut Kabupaten tanah Bumbu Selatan dan gerakan ini  berakhir tahun 1972 tanpa membuahkan hasil.
  • Pada bulan Agustus Tahun 2000, dibentuk kembali Panitia Penuntut yang diubah namanya menjadi Panitia Penuntrut Kabupaten Tanah Bumbu yang personilnya terdiri dari 8 Kecamatan ( 5 kecamatan ex Kawedanan Tanah Bumbu Selatan + 1 Kecamatan Sungai Loban ditambah Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang ).
  • Panitia Penuntut mememulai gerakan dengan mengadakan studi banding ke Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah , dimana terdapat Kabupaten yang telah berhasil dimekarkan.
  • Setelah selesai mengadakan kunjungan danpanitia membuat buku proposal tentang kelayakan pemekaran dengan skor yang meyakinkan dan dilengkapi dengan buku proposal pemekaran kepada pihak Eksekutif dan Legeslatif Kabupaten Kotabaru, yang hasilnya ternyata pihak Eksekutif Kabupaten Kotabaru sangat enggan melepas Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru.Mengingat hal tersebut, maka Panitia mengadakan trobosan dengan bergerak melalui pendekatan mulai dari atas yakni menghadap Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Panitia diteriman dengan baik dan memberikan dampak serta dukungan yang positif. Kemudian Panitia juga melakukan pergerakan ke Provinsi dengan pendekatan ke Gebernur Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang juga sangat mendukung dimana disebutkan bahwa dari beberapa variabel  yang ada bahwa Tanah Bumbu sangat layak menjadi Kabupaten.
  • Setelah 17 kali ke Jakarta dan 20 kali ke Kota Surabaya dan ke Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 4 kali,serta ke Kabupaten Kotabaru 75 kali dengan menyampaikan surat kepada Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabarusebanyak 289 lembar yang semuanya tidak pernah dibalas dan panitia juga telah menyadakan rapat sebanyak 185 kali. Karena itulah kemudian panitia sudah hampir habis kesabaran dan mengadakan tekanan yang lebih focus dan tajam baik perkataan maupun sikap.
  • Dengan mengadakan beberapa kesepakatan akhirnya panitia berhasil mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang mendukung pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu.
  • Pihak Departemen Dalam Negeri siap memproses dan melanjutkan aspirasi masyarakat Tanah Bumbu untuk mendapat Surat Persetujuan Presiden yang akan dibawa kesidang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta untuk mendapatkan Undang-undang tentang pemekaran Tanah Bumbu menjadi Kabupaten. Alhamdulillah pada hari senin tanggal 27 Januari 2003 Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia melangsungkan siding paripurna di Jakarta dengan menetapkan Undang-undang Pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan yang menerbitkan Undang-undang  Nomaor 2 tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 bearti upaya panitia supaya yuridis dan praktis berhasil dan telah sah Tanah Bumbu berstatus Kabupaten. Kemudian dilanjutkandengan pelantikan Pejabat Bupati Tanah Bumbu pada tanggal 8 April 2003, yang dijabat oleh saudara dr. H. Zairullah Azhar, MSc. Sebagai tanda lengkapnya syarat dari berdirinya Kabupaten tanah Bumbu.