.jpeg)
Humas setwan-DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat gabungan komisi guna membahas penyelesaian ganti rugi masyarakat terdampak, Kamis (7/5/2026), di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andre Atma Maulani, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD H. Hasanuddin AM, S.Ag., M.A., serta Wakil Ketua II DPRD Syabani Rasul.
Turut hadir dalam rapat tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanah Bumbu, Tim Kajian PPLH Universitas Lambung Mangkurat, masyarakat terdampak, serta sejumlah perusahaan terkait.
Pembahasan berlangsung dinamis hingga malam hari dengan melibatkan seluruh pihak guna mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya.
Kepala Bidang PPKLH DLH Kabupaten Tanah Bumbu, Syahrojat, menyampaikan bahwa seluruh pihak pada akhirnya menyepakati nilai ganti rugi sesuai hasil kajian.
“Kesepakatannya tetap sesuai hasil kajian,” ujarnya usai rapat.
Ia menambahkan, pihak perusahaan meminta waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan proses pembayaran setelah tahapan administrasi dan invoice masyarakat selesai diproses.
Melalui rapat gabungan komisi ini, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berharap proses penyelesaian dapat berjalan dengan baik serta tetap mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama.
RealAY/hms