Detail Berita

  • Home
  • Detail Berita
image
  • By Admin
  • Senin, 15 September 2025

DPRD TANBU DENGARKAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA KERJASAMA DAERAH

Humas setwan– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kerjasama Daerah.

Rapat ini berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tanah Bumbu dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD H.Sya’bani Rasul serta dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, dan jajaran Pemerintah Daerah.Senin(15/09/2025)

Rapat ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah yang diawali dengan penyampaian Raperda oleh Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi, dan kemudian jawaban Bupati atas masukan dan saran yang disampaikan oleh DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tanah Bumbu melalui sambutannya yang dibacakan Sekda Tanah Bumbu Yulian Herawati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas berbagai pandangan, tanggapan, serta dukungan dari seluruh fraksi di DPRD terhadap Raperda tentang Kerjasama Daerah.

“Masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk perhatian dan kepedulian dalam mewujudkan regulasi yang efektif, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah,” ungkap Sekda dalam sambutannya

Yulian menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masukan dari seluruh fraksi. Ia menyatakan bahwa Raperda Kerjasama Daerah akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperluas hubungan antarwilayah dan dengan pihak ketiga, sambil tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti dukungan terhadap pengembangan UMKM dan kearifan lokal. Yulian berharap setiap bentuk kerjasama dapat melibatkan pelaku usaha lokal, sehingga mereka lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan berpihak pada masyarakat.

RelAY/hms