Detail Berita

Humas Setwan - DPRD kabupaten Tanah Bumbu dengarkan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD tahun anggaran 2022, Jum'at (9/6/23)

Rapat dipimpin wakil ketua I DPRD Said Ismail Khollil Al'idrus didampingi ketua DPRD Andrean Atma Maulani,SH,SE dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu Andi Aminuddin.

Dirapat ini, Bupati Tanah Bumbu memberikan jawaban melalui sambutan yang dibacakan Andi Aminuddin akan tetapi ia mengatakan setelah kami mencermati pandangan umum dari semua fraksi maka kami pemerintah daerah telah menyiapkan jawaban secara rinci yang tertuang dalam 48 halaman namun karena melihat situasi dan kondisi yang bertepatan dengan hari Jum’at dan waktu mendekati sholat jum’at maka hanya bisa menyampaikan kesimpulan secara umum.

“namun apabila hendak dirinci barangkali nanti akan kita lanjutkan pembahasan kerja selanjutnya jadi kami akan mencoba menyampaikan secara umum “ pungkasnya

Adapun kesimpulan secara umum dari pertanyaan -pertanyaan atas pemandangan dari beberapa fraksi tentang laporan atau hasil LPJ Tahun 2022 tersebut ada empat (4) poin utama diantaranya tentang tenaga kerja , peningkatan pendapatan daerah , temuan BPK dan tentang infrastruktur” jelasnya Andi Aminuddin

Dan dari semua fraksi yang memberikan tanggapan atau jawaban atau pertanyaan ini dirangkum menjadi 4 diantaranya adalah dari Fraksi Golkar menyoroti tentang tenaga kerja Tanah Bumbu Pemerintah Kabupaten akan membangun BLK yang akan mengakomodir bursa kerja di Tanah Bumbu.

Kemudian tentang pendapatan daerah, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Tanah Bumbu .

“Andi Aminuddin dalam sambutan itu berharap semoga dengan upaya kerja keras serta sinergitas yang terus kita bangun , kita mampu meraih cita-cita pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud “ pungkasnya

Dalam paripurna ini juga hadir Forkopimda, pimpinan instansi vertikal dan kepala SKPD dilingkungan jajaran pemerintah kabupaten Tanah Bumbu serta pihak terkait lainnya.

RelAY/hms

Humas setwan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Bumbu dengarkan jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 19 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua sementara H.Hasanuddin,S.Ag dihadiri Asisten I bidang Kesra dan Pemerintahan Eka Safruddin ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Rabu (11/09/2024).

Selain itu rapat paripurna ini juga dihadiri unsur forkopimda,kepala SKPD dan jajaran dilingkup pemerintah kabupaten Tanah Bumbu,pimpinan instansi vertikal serta staf ahli bupati ,rekan pers dan tamu undangan lainnya.

Sebelum dilaksanakannya paripurna jawaban bupati ini , semua fraksi DPRD Tanah Bumbu telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman tersebut melalui paripurna yang digelar pada Selasa (10/09/2024).

Mengawali sambutan Bupati Tanah Bumbu yang dibacakan Eka Sapruddin menyampaikan ucapan terimakasih dan pengjhargaan yang tinggi kepada semua anggota dewan khususnya fraksi-fraksi yang telah memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi.

Adapun salah satu jawaban yang disampaikan Eka yakni hal yang berkaitan dengan pertanyaan dari fraksi-fraksi salah satunya adalah terkait perubahan Pasal I dan penambahan 4 angka baru dan starategi penanganan kawasan pemukiman kumuh .

Namun,  Eka  juga mengucapkan terimakasih kepada anggota dewan atas seluruh masukan  serta saran terhadap Perda tersebut serta sangat mengapresiasi dan akan menyempurnakan dalam pembahasan berikutnya sebutnya.

“kami Eksekutif berharap dengan adanya Raperda ini tetap dapat dibahas pada tahap berikutnya dengan disetujui bersama untuk menjadi perda” ungkapnya Asisten II

Sementara pimpinan rapat juga berharap agar dalam rapat paripurna selanjutnya semua fraksi segera memberikan pendapat akhir terhadap raperda eksekutif yang waktunya akan ditentukan kemudian .