Humas setwan – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia dalam rangka memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan yang berlangsung pada 26–29 Juli 2026 tersebut diawali dengan kunjungan ke Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PU RI pada Senin (27/7/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Andi Erwin Prasetya, didampingi anggota Komisi II dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, serta diterima oleh Abnes Intan bersama jajaran Direktorat Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan, meliputi pembangunan dan renovasi Pasar Satui serta Pasar Pagatan, peningkatan akses jalan menuju kawasan pasar, hingga penanganan sejumlah jembatan pada ruas jalan nasional di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Menanggapi usulan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga menjelaskan bahwa setiap usulan akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, aspek teknis, status aset, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sementara itu, usulan penanganan jembatan akan melalui tahapan verifikasi dan validasi teknis sebagai dasar penentuan prioritas penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Andi Erwin Prasetya, mengatakan konsultasi dan koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas daerah.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU, kementerian terkait, serta Komisi V DPR RI guna mengawal usulan pembangunan hingga terealisasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI, diharapkan berbagai usulan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Tanah Bumbu dapat direalisasikan secara bertahap guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
RelAY/hms